Indonesia’s Crossroads : Pancasila or Islam ?

Tidak terasa, ketika blog ini ditulis, pemilu legislatif tinggal 70 hari lagi.. Gaung pesta demokrasi sudah sangat terdengar, selebaran dan kampanye dalam bentuk spanduk bertebaran tidak teratur di jalan-jalan, acara-acara televisi sudah mulai mengklaim dirinya masing-masing sebagai televisi pemilu, survei popularitas di sana-sini, sampai ke debat calon legislatif. Semuanya dibentuk semata-mata untuk, jika hanya tidak mendulang popularitas, ya untuk membuka mata dan pikiran rakyat agar lebih kritis dalam menggunakan hak politiknya.

Jika kita melihat sekilas ke belakang, sejak pemilihan umum yang pertama kali dilaksanakan, tahun 1955, ketika demokrasi menjadi salah satu prinsip negara dalam menjalankan pemerintahan dan partai-partai mulai terbentuk, ada tiga ideologi besar partai politik pada saat itu, Nasionalis, Agama (baik Islam maupun Kristen), dan Komunis (sosialis). Ketika pemberontakan PKI terjadi pada tahun 1965, semua hal yang berhubungan dengan komunis, dilarang ada di Indonesia, sehingga yang tersisa hanyalah dua ideologi besar, Nasionalis dan Agama.

Partai-partai yang terbentuk setelahnya pun, pada masa Orde Baru dan juga Reformasi, sebagian besar menganut kedua ideologi tersebut, jika tidak Nasionalis, ya Agama, dengan agenda perjuangannya masing-masing. Batas-batas perbedaan kedua ideologi tersebut pun semakin lama semakin tidak jelas, karena mereka yang nasionalis juga merangkul yang agamais untuk berkoalisi dan sebaliknya. Yang terjadi adalah kemudian masyarakat menjadi bingung bagaimana cara membedakan ideologi dan agenda perjuangan masing-masing partai dari sekian banyak partai yang masuk ke dalam bursa pemilihan umum. Karena beberapa partai agama terlihat sangat nasionalis, berdasarkan Islam, misalnya, namun memiliki agenda perjuangan untuk mempertahankan Pancasila (misalnya PKB), dan beberapa partai nasionalis justru sebaliknya, terlihat sangat agamais. Masyarakat menjadi harus ekstra hati-hati dalam memilih, jangan sampai aspirasinya tidak terwakilkan.

Tetapi walaupun batas-batas ideologi tersebut mulai kabur, terdapat beberapa partai agama (khususnya Islam) yang memiliki agenda perjuangan yang sangat bertolak belakang dengan partai nasionalis, yaitu dengan tujuan mendirikan Negara Indonesia yang berasaskan pada Syariat Islam. Bertolak belakang dengan partai-partai nasionalis yang sebagian besar ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, diberikan kebebasan untuk menimbang dan memilih.

Sebagai seorang non-Muslim, gua secara pribadi memilih untuk bersikap netral dalam masalah “Syariat Islam kah atau Pancasila?”, karena dengan bersikap netral kita dapat lebih objektif dalam memandang sesuatu. Debat dan perjuangan secara politik, sosial, bahkan militer untuk menegakkan Syariat Islam di negara Indonesia ini bukan hal baru. Sejarah mencatat beberapa pemberontakan yang bertujuan untuk itu, seperti NII. Sejarah juga mencatat terus bermunculannya partai-partai politik dengan agenda perjuangan tersebut dari era ke era (minus zaman Soeharto, dimana demokrasi bersifat sangat semu). Dan sejarah memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan “bawah tanah” yang langsung menyentuh lapisan sosial masyarakat bawah juga gencar dilakukan untuk merealisasikan pembentukan negara Indonesia yang didasarkan dengan Syariat Islam.

Gua secara pribadi memandang Syariat Islam sebagai suatu gagasan yang sangat positif sebenarnya (walaupun gua seorang non-Muslim), karena gua yakin siapapun pihak yang mengusulkan dasar negara apapun kepada Indonesia ini, pastilah punya satu tujuan utama, yakni yakin bahwa dasar negara tersebut akan membawa negara ini jadi jauh lebih baik, iya toh??!!! Jadi, apapun gagasan yang didasari dengan niat baik, tentunya pasti baik. Yang menjadi masalah adalah cara penyampaian gagasan. Pemberontakan sama sekali tidak menarik simpati, gerakan “bawah tanah” juga. Melalui media partai politik yang memperjuangkan hal tersebut adalah cara yang pantas dan seharusnya untuk dilakukan, karena keputusan untuk mengubah dasar negara harus diserahkan juga kepada seluruh warga negara, tidak hanya mewakili satu kelompok tertentu.

Apa sebenarnya Syariat Islam itu? Dan bagaimana efeknya jika didasarkan dasar negara? Gua kira ketidakjelasan inilah yang kemudian mendorong rakyat yang bukan non-Muslim untuk menolak dengan jelas dan keras gagasan dasar negara yang berdasarkan Islam ini, tanpa ada usaha memahaminya lebih lanjut, baik dari segi konsep hingga implemetasinya. Gua akan mencoba membahas apa yang gua tahu di sini, secara sederhana, semata-mata untuk membantu yang baca (apalagi yang non-Muslim) untuk membuka matanya, dan bersikap lebih netral. Syariat Islam sebenarnya adalah semacam konsep dan cara-cara pelaksanaan kehidupan secara sosial, politik, ekonomi, dan hukum secara Islam, jadi Islam yang menjadi sumber segala hukum. Yang perlu digarisbawahi adalah, Syariat Islam di dalam suatu negara hanya berlaku bagi yang memeluknya, ingat memeluknya, jadi bagi kita yang beragama lain sebenarnya tidak perlu khawatir karena kita masih diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing (jika tidak salah, Islam juga mengajarkan toleransi). Dan jika Syariat Islam memang dapat diberlakukan, bukankah kemudian warga negara kita yang beragama Islam (yang berjumlah kurang lebih 98%) dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik? Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah, ketika dasar negara ini sudah dibentuk, PERLU ADA KEPASTIAN BAHWA KEBEBASAN BERAGAMA ITU MUTLAK. Jika dapat dipastikan, maka Syariat Islam tidak menjadi masalah lagi bagi yang non-Muslim toh??!! Jika tidak dapat dipastikan, maka wajib kita tolak..

Apa untung dan ruginya bagi kita yang non-Muslim jika diberlakukan Syariat Islam di negara kita ini? Mmm..mungkin kita perlu membahas kerugiannya terlebih dahulu. Kerugiannya adalah menjadi ”selalu ada kemungkinan” bagi mereka yang muslim untuk menekan rakyat yang non-muslim apabila tidak ada kejelasan dan kepastian hukum yang menjamin kebebasan tersebut. Kerugian lainnya adalah semakin besarnya probabilitas bahwa aliran Islam yang radikal dan ekstrim berkembang dengan cepat, sehingga mereka kemudian dapat memperjuangkan atau bahkan memaksakan Islam masuk ke dalam setiap aspek kehidupan kita, yang paling bahaya ya agama dan kebudayaan kita. Efek jangka panjangnya, hancurnya kesatuan negara Indonesia tercinta ini. Negara juga harus menjamin posisi wanita yang setara, keterbukaan terhadap budaya Barat, dan lainnya, dengan begitu efek dari hal-hal tersebut (semacam cultural shock atau pelanggaran HAM) dapat diminimalisir jika terdapat peraturan yang menjamin hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Apa kemudian keuntungannya bagi kita? Yang pertama adalah ”Mekanisme Trial and Error” bagi sebuah dasar negara. Bingung? Selama 63 tahun kita menganut dasar negara Pancasila, dan beberapa kelompok terus memperjuangkan Syariat Islam untuk tegak di Indonesia. Gua secara pribadi yakin bahwa alasan wacana Syariat Islam terus dikumandangkan adalah karena adanya ketidakpuasan terhadap fungsi dan peran Pancasila di dalam 63 tahun kemerdekaan Indonesia. Karena selama 63 tahun itu pula Pancasila menjadi sebuah dasar negara dengan hanya berisi tujuan negara yang utopis, namun tidak pernah memperlihatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, apabila Syariat Islam berhasil ditegakkan, Mekanisme Trial dan Error dasar negara yang baru pun akan berjalan secara otomatis. Jika memang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik, tentu akan dipertahankan terus-menerus. Namun, jika tidak menghasilkan perubahan yang siginfikan, atau malah memperburuk keadaan Indonesia, maka Pancasila harus ditegakkan kembali. Dan gua yakin, ketika Syariat Islam, misalnya, telah terbukti tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan Indonesia, atau bahkan memperburuknya, maka mereka yang selama ini terus melemparkan wacana tersebut akan diam dengan sendirinya, dan lebih menghormati Pancasila.
Keuntungan lainnya adalah kita akan memiliki dasar negara yang lebih praktis sifatnya dibandingkan Pancasila. Jika kita memperhatikan isi Pancasila, sila dan butirnya, hampir dapat dikatakan semuanya bersifat utopis dan tujuan semata, tanpa ada kejelasan apa yang diatur, bagaimana mengaturnya, siapa yang diatur, dan lain-lainnya. Dengan syariat Islam, kita akan mendapatkan dasar negara yang lebih mudah diimplementasikan sebenarnya.

Yang gua sesalkan di sini adalah adanya ketidaadilan yang terjadi, sebenarnya. Ketidakadilan? Yupz, benar ketidakadilan. Ketika PKI pada tahun 1965, berusaha mengganti dasar negara Pancasila kita dengan dasar negara yang berbeda, yaitu Komunis (sosialis), semua masyarakat berteriak menolak dan melawan PKI, dan memperjuangkan agar Pancasila terus berdiri dengan tegak. Mereka semua beralasan, camkan ini, BAHWA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA TIDAK DAPAT DIUBAH DENGAN PAHAM APAPUN. Tetapi, kemudian muncul terus-menerus wacana untuk mengubah Pancasila menjadi Syariat Islam, dan sebagian besar masyarakat melihatnya sebagai suatu hal yang biasa saja. Bukankah Pancasila sudah merupakan keputusan dan kesepakatan bersama bapak-bapak pendiri bangsa dan bangsa Indonesia, bahwa dasar negara inilah yang terbaik, sehingga dipikirkan, ditimbang, dan dipastikan tidak akan menimbulkan perpecahan. Bagaimana mungkin kemudian ada wacana untuk mengubah nya menjadi dasar agama tertentu tidak ditentang ? Bukankah menjadikan dasar negara menjadi dasar agama menjadi sama dengan menjadikan dasar negara menjadi dasar komunis (sosialis). Yang berbeda hanyalah implementasi dan konsep antara agama dan komunis, namun yang dibicarakan di sini adalah sama, yaitu usaha untuk mengganti dasar negara Pancasila yang suci. Apakah kemudian itu dapat dibenarkan? Biarkan hati nurani masing-masing kita saja yang menjawab.

Apapun hasil pemilihan umum 2009 ini nantinya, itu adalah keputusan sebagian besar rakyat Indonesia. Pancasila atau Syariat Islam, tidak akan menjadi masalah selama mereka yang saling berbeda saling menghormati dan meghargai, selama toleransi untuk berpolitik, berbudaya, bersosialisasi, berekonomi, dan beragama diatur dan dijamin oleh negara dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat, tidak sebatas pada golongan mayoritas tertentu saja.

Pancasila atau Syariat Islam ? Semoga apapun dasar negaranya, Indonesia tetap jaya!!!!


About this entry